JAKARTA - Pernyataan anggota Fraksi Demokrat Benny Harman di RDP Komisi III mengenai usulan penonaktifan Kapolri menjadi polemik. Partai Garuda menilai usulan penonaktifan Kapolri untuk kemudian fungsinya digantikan dengan Mahfud Md ini aneh.
"Senin, 22 Agustus 2022, Komisi III DPR RI menggelar rapat dengar pendapat bersama Kompolnas, Komnas HAM, dan LPSK, membahas kasus pembunuhan Brigadir Yosua. Semua bicara mengenai substansi masalah, tiba-tiba dari Partai Demokrat bicara di luar dari substansi," tutur Wakil Ketua Umum Partai Garuda Teddy Gusnaidi kepada wartawan, Selasa (23/8/2022).
Pria yang juga menjabat Jubir Partai Garuda ini mengatakan, jika kasus sudah merembet ke urusan politik, jadinya tidak sehat. Karena para pihak akan berbicara sesuai dengan narasi yang dipercaya masyarakat, bukan berbicara sesuai dengan substansi dan keilmuan.
"Bagaimana bisa dia tidak tahu bahwa pihak kepolisian yang bekerja? Saya yakin Benny sadar teknologi dan media sosial, sehingga merangkum narasi yang dipercaya di media sosial, di mana pihak kepolisian dianggap negatif dan Mahfud Md dianggap positif, lalu menarasikan hal yang sama untuk mendapatkan dukungan dan simpati dari masyarakat," tutur Teddy.
Seharusnya sebagai Politisi Partai politik, lanjut Teddy, dimana berdasarkan UU Partai Politik, wajib memberikan pendidikan politik ke masyarakat. Walaupun dianggap tidak populer, tapi wajib memberikan gambaran yang tepat, bukan malah ikut dalam narasi tersebut. Itulah pendidikan politik.
"Jangan malah mengeneralisir seolah-olah semua polisi tidak dapat dipercaya hanya demi mendulang suara," pungkas Teddy.
