Ticker

6/recent/ticker-posts

Header Ads Widget

Responsive Advertisement

Siap Amankan Pemilu 2024, Polres PPU Gelar Tactical Floor Game (TFG)


PPU- Persiapan jelang Pemilu 2024, Kepolisian Resor Penajam Paser Utara (PPU) menggelar Tactical Floor Game (TFG) Operasi Mantap Brata di Ruang Catur Prasetya Polres PPU, Senin (02/10).

Pada kegiatan ini pihak Polres membuat simulasi yang terjadi di lapangan seperti kendaraan mainan, rumah, miniatur personel bahkan simulasi dibuat semirip mungkin dengan keadaan di lapangan.

Kapolres PPU AKBP Hendrik Eka Bahalwan mengatakan, gelaran simulasi ini sebagai gambaran serta langkah antisipatif apabila terjadi pasca pemilihan apabila masyarakat melakukan demo atau tidak puas dalam hasil pemilu di TPS.“Langkah ini kita ambil guna meminimalisir kontijensi dalam pemilu lima tahunan tersebut,” ungkapnya.

Adapun pengamanan ini dilakukan mulai dari pengamanan masa kampanye, masa tenang, masa pemilihan dan penghitungan suara, hingga cara dalam pengamanan ini turut kita tampilkan dalam giat TFG ini.

“Kita tampilkan dalam TFG ini semirip mungkin dengan pemahaman secara langsung peran dan tugas masing-masing personel dalam menghadapi seluruh rangkaian Pemilu,” tuturnya.

Selain itu, Pola yang kita berikan juga berbeda mulai dari pengamanan di daerah kurang rawan, pengamanan daerah rawan dan pengamanan daerah sangat rawan. Dengan harapan ketika pleno perhitungan suara di KPU PPU dapat berjalan aman, nyaman dan kondusif.

Lebih lanjut, di Kabupaten PPU sendiri terdapat 542 TPS turut diklasifikasikan menjadi tiga kategori yaitu, Kurang Rawan, Rawan dan Khusus.Pihaknya telah berkoordinasi dengan Bawaslu maupun tim yang tergabung dalam Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten PPU dengan harapan semua titik rawan terpantau sejak awal dan meminimalisir apabila terjadi keributan di lapangan.

“Dalam mengantisipasi kerawanan kita juga menurunkan dua sepertiga anggota Polres PPU” pungkasnya.

“Persiapan ini guna mengantisipasi adanya kejadian yang tidak diinginkan pada proses mulai dari Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), Pengawalan kotak suara dari TPS ke Kantor Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), lalu adanya aksi massa di Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU), sampai situasi dan kondisi daerah sudah tidak kondusif dengan eskalasi massa yang meningkat,” ujarnya.